Keterkaitan antara pesantren dan politik, atau pesantren dan negara, merupakan suatu hal yang aksiomatis dan karena itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Fakta bahwa pesantren telah hadir di ‘Indonesia’ berabad-abad lamanya sebelum nama “Indonesia” itu sendiri ada, lalu bagaimana kemudian pesantren berjuang selama berabad-abad membangun peradaban, melakukan perlawanan terhadap imperialisme Barat yang silih berganti, lalu berperan besar merebut kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan tersebut, adalah hal yang telah terukir jelas dalam sejarah negara ini. Asas-asas yang menjadi landasan berdiri tegaknya negara ini, adalah asas yang sangat akrab bagi pesantren, bahkan ia adalah inti dari ajaran yang selalu diajarkan di pesantren.
Berdirinya negara ini di atas dasar ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan, benarbenar memberikan gambaran yang teramat jelas bahwa betapa orang-orang pesantren telah mengambil peran yang sangat penting dalam merumuskan asas-asas negara ini. Di sini, misalnya, sejarah menuturkan peran sentral Kyai Wahid Hasyim dalam musyawarahmusyawarah perumusan asas negara tersebut. Jadi apa yang akan terjadi dengan negara ini jika pesantren atau orangorang pesantren tak ikut andil didalamnya? Tentu banyak kemungkinanakan terjadi. Mungkin saja tidak akan pernah ada yang namanya negaraIndonesia, mungkin juga ada negara Indonesia namun ia ditegakkan di atas asas-asas lain selain asas ketuhanan, seperti sosialisme atau komunisme. Yang jelas, tanpa keterlibatan pesantren yang ikut cawe-cawe dalam urusan negara dari hulu ke hilir, kita tidak akan mendapati Indonesia persis seperti yang kita kenal hari ini. Maka bagi orang-orang pesantren, ikut campur dalam urusan negara sama sekali bukan perkara yang tabu, termasuk dalam urusan politik sekalipun, dengan segala bentuk peran,
fungsi dan keikut-sertaannya; baik sebagai pemain yang tampil di pentas politik, maupun sekadar sebagai tim sukses dan juru kampanye, atau paling tidak sebatas sebagai rakyat yang ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum. Jika langkah-langkah strategis yang diambil komunitas pesantren di bidang politik ini tepat sasaran dan dilakukan sebagaimana mestinya, maka tentu ia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari apa yang disebut sebagai jihad fisabilillah. Karena itu sangat penting bagi orang-orang pesantren untuk menggerakkan apa yang disebut dengan “dakwah politik”, yakni ajakan, pencerahan, atau penyadaran bahwa mereka sesungguhnya sangat berkepentingan dengan siapa yang akan memimpin negara mereka, mulai dari tingkatan yang paling bawah hingga yang paling atas. Karena jika orangorang pesantren mulai abai terhadap urusan ini, dan mereka masabodoh dengannya, maka celah yang menganga lebar ini akan segera diisi oleh orangorang yang punya pemahaman berbeda atau berseberangan dengan nilai-nilai pesantren.
Fakta bahwa kini sudah banyak orang-orang Islam yang tidak mempermasalahkan pemimpin dari kalangan perempuan, bahkan tidak mempermasalahkan pemimpin dari kalangan non-Muslim, suap menyuap dalam urusan politik terjadi secara merata dan lumrah, mulai dari rakyat kecil hingga kalangan elit, semua ini menunjukkan bahwa dakwah politik kaum santri saat ini masih belum memberikan hasil yang maksimal. Dakwah politik kaum pesantren diharapkan bisa memperbaiki mindset dan perilaku politik setiap individu bangsa, sehingga mereka bisa menjalankan proses politik dengan baik dan benar, yang pada akhirnya menghasilkan pemimpin yang diharapkan.
Moh. Achyat Ahmad/SidogiriMedia
