Konon, KH. Kholil Nawawie pernah bercerita: di saat beliau mondok di Mekkah, beliau mempunyai dua guru: Sayid Muhammad Amin al-Kutbi dan Sayid Alawi al-Maliki. Kedua guru tersebut mempunyai potensi yang berbeda dalam menyikapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayid Muhammad Amin al-Kutbi tidak ikut-ikutan, bahkan cenderung menjauhkan diri dari pemerintah Saudi Arabia. Tapi Sayid Alawi al-Maliki justru sebaliknya, beliau malah melibatkan dirinya dalam pemerintahan sebagai seorang mufti.
Atas dasar inilah KH. Kholil Nawawie memberikan sebuah kepastian, bahwa jika memang dibutuhkan oleh pemerintah untuk memberikan sebuah pendapat, dan yang bersangkutan dianggap mampu serta teguh pendirian, maka hal itu lebih baik, karena seorang kiai adalah ulama yang menuntun pemerintah. Sedangkan pemerintah adalah pelaksana. Namun, jika yang bersangkutan tidak mampu sehingga bersikap tidak adil dan lain semacamnya, maka menjauh jelas lebih baik. Tidak heran jika Sayid Muhammad Bin Alawi al-Maliki daalm kitabnya sampai menyatakan, “Segala sesuat yang telah kerasukan politik pasti binasa”.
Lalu, bagaimana dengan politik modern kiai saat ini yang ada sejak zaman orde baru hingga sekarang, yang telah banyak menuai tudingan miring kepada kiai yang melibatkan dirinya di berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan ataupu masalah politik? tudingan itu merupakan sikap prihatin masyarakat terhadap kiai yang berpolitik peraktis, hingga tudingan itu kadang sampai pada tingkat meremehkan kapasitas kiai.
Istilah kiai dikenal luas di barbagai daerah di Indonesia, juga dikenal dengan istilah ulama. Namun, dengan arti yang berbeda, ulama adalah istilah yang lebih umum yang merujuk pada seorang muslim yang berpengatahuan tinggi. Sedangkan kiai juga memiliki makna yang beragam, namun jika dikaitkan dengan pesantren, maka yang dimaksudkan adalah pengasuh pesantr. Kiai juga berarti orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya atau sebagai individu yang mempunyai tatakrama mulia.
Pada dasarnya, kiai merupakan sosok istimewa yang memiliki pengaruh dan kewibawaan di masyarakat, lebih-lebih masyarakat pedesaan yang dengan kehidupannya telah menjadikan kiai sebagai figur yang dihormati dan dijadikan rujukan dalam masalah persoalan hidup. Maka, keterlibatan para kiai di parlemen negara selalu memunculkan tuduhan negatif, meski pada hakikatnya kiai, sebagai warga negara sama-sama memilik hak untuk berpolitik.
Membicarakan politik kiai, sejatinya tidak akan kunjung selesai. Itulah sebabnya sosok kiai condong mempunyai kesan yang berbeda, karena lumrahnya, panggung politik kita dewasa ini diisi oleh orang-orang yang tidak bersih, maka jika para kiai yang tenggelam di ranah politik akan selalu terkesan kotor dan seolah-olah pasti berperilaku kotor juga. Tapi bukan berarti setiap orang yang berpolitik itu mesti kotor, tidak jujur, korup dan seterusnya, karena bisa jadi seorang yang berpolitik justru jujur, santun dan sesuai peraturan.
Aksi politik kiai dewasa ini juga tidak mencerminkan politik Islami yang sesungguhnya, mereka malah condong memiliki kerakter angkuh karena mempunyai peluang untuk menguasai dirinya dengan memenuhi hasrat apapun yang dianggap mampu, guna membuat siapapun akan lebih sulit untuk merendahkan siapa saja.
Nah, sekarang kita telah menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri, bahwa kiai yang berpolitik justru memecah belah umat serta menumbuhkan permusuhan di tengah masyarakat, dan bisa jadi tidak lagi mengurusi umat. Itulah sebanya umat kecewa dan kebingungan karena tidak lagi mempunyai panutan dalam hidupnya, dikarenakan kiainya yang berpolitik peraktis.
Maka, para kiai yang berpolitik mesti dituntut untuk merubah sikapnya agar supaya aroma perjungan politik kiai yang dilandasi niat baik tidak menjadi malapetaka bagi umat, dengan cara menjadikan rakyat sebagai dewa yang diagung-agungkan oleh calon elit politik. Selain juga agar mau memilihnya. Namun setelah pemilu selesai, buktinya rakyat kembali menjadi semacam budak yang dihiraukankan. [Tafaqquh]
